Pemerintahan

Keputusan Tapal Batas Merujuk Kesepakatan Tahun 1973

Patrolipos.com

Keputusan Tapal Batas Merujuk Pada Kesepakatan Tahun 1973.

BORONG,patrolipos.com-Terkait Perbatasan Ngada-Matim, Gubernur NTT harus merujuk pada kesepakatan Tahun 1973.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi Informasi Pusat RI, Roman Ndau Lendong terkait masalah yang terkatung-katung selama 46 tahun.

Kepada media ini pada Sabtu,(18/5/2019) mengatakan, ini adalah persoalan rakyat dan itu kembali ke rakyat.

Menurutnya, Sekarang bagi siapapun dengan jabatan apapun harus mengambil sebuah keputusan melalui sebuah proses yang transparan atau terbuka. Semua harus di musyawarakan dan dikomunikasikan.

Dia mengatakan, kalaupun betul Gubernur mengambil sebuah keputusan tanpa terlebih dahulu bertanya kepada masyarakat setempat, saya kira itu sebuah kesalahan.

“Jangan sampai masyarakat itu berpandangan terutama dari Manggarai bahwa, Gubernur NTT berpihak pada saudara-saudara kita di Kabupaten Ngada. Apalagi Wakil Gubernur kita kan orang Ngada jangan sampai ada hubungan dengan itu”, kata Roman.

Roman menyarankan, jika dengar reaksi yang meluas ditengah masyarakat, Gubernur NTT harus datang ke perbatasan untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Mengapa orang manggarai yang sebelumnya tinggal di perbatasan tiba-tiba lari ke Ngada.

“Gubernur NTT harus bertanya kepada masyarakat, mengapa mereka gabung ke Ngada? Apakah Masyarakat di perbatasan merasa lebih dilayani dari Kabupaten Ngada atau apa, supaya itu bisa dilakukan oleh Pemda Manggarai”, kata Roman.

“Saya selalu berpandangan bahwa, soal keputusan itu masih sebatas isue, dan itu belum dianggap sebuah keputusan. Saya kira itu tidak terlalu sulit kok. Kalau Gubernur terlanjur tanda tangan, dia harus membatalkan itu”, tambah Roman.

Di Masyarakat, kata Roman, perebuatan tanah itu sangat beresiko. Di NTT, perebutan tanah itu memicu pertumpahan darah. Pak Gubernur berharap bisa mempertimbangkan itu.

Dia menambahkan, Pembangunan jalan terus dilakukan, dan itu tidak ada kaitannya dengan batas wilayah.

“Tentu kita berpegang teguh pada sejarah. Sejarah tahun 1973. Apapun yang diputuskan pada saat itu merupakan keputusan yang sengat tepat. Kita tidak punya rujukan lagi selain keputusan saat itu. Manakala putusan itu dirubah tanpa dasar apapun, itu akan menjadi preseden buruk.

“Besok-besok orang bisa ambil Kabupaten lain, ambil desa lain, tinggal bangun argumentasi belakangan. Itu sangat berbahaya”, katanya.

Ia berharap, pembangunan jalan tetap dilanjutkan, hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, baik ke Ngada maupun ke Manggarai.

Ia meminta Bupati Matim, Bpk. Andreas Agas harus bekerja keras untuk itu. Bila perlu kumpulkan tokoh-tokoh manggarai dan tanyakan soal itu kepada mereka. Apakah saudara setuju dengan keputusan Gubernur?. Kalau mengatakan tidak, justru itu yang berbahaya.

“Jangan sampai terjadi perang antara orang Ngada dan Manggarai”, tukasnya.

Dia menjelaskan, Jika pemerintah tidak berhati-hati, nanti dikira memprofokasi keadaan.

“Saya berharap, Bupati Matim dan Bupati Ngada harus bertemu untuk duduk bersama untuk melakukan dialog”, pintanya.

“Ini juga kelelaian dari Pemerintah Manggarai selama ini, karena persoalan perbatasan dibiarkan”, tutupnya (Red).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top