Pemerintahan

Lira Probolinggo Desak Bawaslu Jatim Tangani PPK Nakal

Lira Probolinggo Desak Bawaslu Jatim Tangani Kasus PPK Nakal.

Probolinggo, Patrolipos.com – Pelaporan 3  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  oleh LSM Lira Kab.Probolinggo ke Bawaslu Jawa Timur, kini dilimpahkan ke Bawaslu Kab.Probolinggo atas kasus penggelembungan suara.

Pelimpahan kasus tersebut dilakukan minggu 12/5. Serta dikuatkan hasil konfirmasi para awak media Fathul Qorib selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib. Ia menyampaikan, pihaknya sudah menerima pelimpahan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, pelaporan berasal dari Tim Pemantau Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kab.Probolinggo,” ucapnya.

Pihak Bawaslu Kab.Probolinggo saat ini tinggal menunggu laporan tertulis baik itu melalui email atau surat dari LSM LIRA, Meski sudah menerima pelimpahan namun pihaknya belum bisa menindaklanjuti kasus dugaan penggelembungan suara yang disinyalir menguntungkan salah satu Calon Legislatif (Caleg) Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya laporan secara tertulis kita akan lakukan klarifikasi dan kajian di Bawaslu. Apakah nanti ada unsur pidana atau hal lainnya. Kalau ada unsur pidana, tentu kita akan bahas bersama Gakkumdu,” terang Qorib.

Bupati LIRA Probolinggo Samsuddin SH. menyesalkan atas pelimpahan ke daerah. Pihaknya mendesak agar Bawaslu Jatim kembali mengambil alih penanganan kasus, karena menurutnya pelanggaran yang dilakukan 3 PPK sangat mencoreng demokrasi,” terangnya.

“Kami minta proses tetap di Bawaslu Jatim, karena yang kami persoalkan ini terkait caleg tingkat provinsi. Kurang tepat jika diperiksa oleh Gakkumdu Kabupaten Probolinggo, mestinya diproses di Gakkumdu setingkat Polda,” pinta laki-laki yang akrab disapa mas Sam.

“Namun jika ada yang mencederai maka pemantau Lira akan melaporkan sampai tuntas sesuai dengan komitmen Lira dari awal, laporan atas dugaan penggelembungan hasil suara tersebut sangat jelas menyalahi UU No.7 tahun 2017 Tentang pemilu. Jika ada satu suara yang dihilangkan dengan sengaja sehingga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya maka ancamannya pidana 4 tahun penjara dan denda maksimum 48 juta. Karena ini menyangkut nasib Bangsa dan Negara proses atas laporan ini tetap akan dikawal sampai tuntas, ” tegasnya. (gus)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top